• Palawa UGM
  • UGM
  • Fakultas Filsafat
  • UM UGM
  • Tim KPI Filsafat
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
Kanal Pengetahuan Filsafat
  • Riset dan Publikasi
    • Filsafat Terapan
    • Penelitian-Penelitian
    • Pertemuan Ilmiah
    • Publikasi Ilmiah
  • Seni dan Budaya
    • Seni dan Budaya
    • Gallery Film
  • Berita
    • Berita Alumni
    • Berita Filsafat
    • Berita UGM
  • Beranda
  • The Great Philosophers
  • The Great Philosophers-Etika Politik Gus Dur Oleh: Dr. Ridwan Ahmad Sukri

The Great Philosophers-Etika Politik Gus Dur Oleh: Dr. Ridwan Ahmad Sukri

  • The Great Philosophers
  • 24 February 2017, 17.35
  • Oleh: DSSDI UGM
  • 0

Perpustakaan Fakultas Filsafat kembali dihadiri oleh puluhan mahasiswa fakultas filsafat pada hari Rabu (22/2). Bukan sekedar mengunjungi untuk membaca buku seperti rutinitas biasa, melainkan menghadiri acara diskusi rutin Great Philosopher. Diskusi kali ini membahas tentang Etika Politik Gus Dur, disertasi dari salah satu dosen filsafat Dr. Ridwan Ahmad Sukri yang sekaligus pembicara dalam diskusi tersebut.

Diawali dengan biografi Dr. (HC) Abdurrahman Wahid atau akrab dipangil Gus Dur, diskusi ini menjadi menarik karena memaparkan pendangan kritis beliau sejak usia muda. Gus Dur seorang keturunan darah biru yang hidup sederhana, telah menganut NU sedari kecil. Seiring berjalannya waktu beliau harus tinggal di sekitar lingkungan penganut Muhammadiyah. Inilah awal dari pemikiran etika politik beliau yang mampu mengentaskan problem pluralitas bangsa Indonesia. Berangkat dari demokrasi, baik demokratisasi dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan politik.

Menurut beliau terdapat 3 tipe tentang persoalan hubungan agama (Islam) dan negara. Tipe pertama Islam bukan seperti agama sebagaimana dipahami Barat yang melulu mengatur hubungan Tuhan dengan manusia, akan tetapi merupakan agama yang paripurna mengatur segala aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Selanjutnya Islam sebagai agama menurut pengertian barat, Islam tidak berkaitan dengan urusan kenegaraan. Tipe terakhir menolak pandangan Islam sebagai agama yang serba lengkap dan terdapat sistem ketatanegaraan dalam Islam. Hal tersebut membuat Gus Dur memiliki gagasan bahwa dalam Islam, negara diposisikan sebagai hukum (al-hukm) dan Islam tidak mengenal konsep pemerintahan definitif. Suksesi yg urgent dalam masalah kenegaraan, Islam tidak konsisten. Nasionalisme tidak sekuler, tetapi ada nilai-nilai Islam. Melihat pluralitas yang tinggi bangsa Indonesia akhirnya Gus Dur memilih atau menganggap sebagai final negara yang didasarkan pada ideologi Pancasila.

Tags: Abdurrahman Wahid Dr. Ridwan Ahmad Sukri Etika Politik Gus Dur Perpustakaan Fakultas Filsafat
Universitas Gadjah Mada

KANAL PENGETAHUAN FILSAFAT
Jl. Sosio-Humaniora,Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info: kpi.filsafat@ugm.ac.id
   Telp: (027)550068, 6491197
   Fax: (0274)515368

© Kanal Pengetahuan Filsafat UGM 2018

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY

[EN] We use cookies to help our viewer get the best experience on our website. -- [ID] Kami menggunakan cookie untuk membantu pengunjung kami mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.I Agree / Saya Setuju